Kongres AS Ajukan CLARITY Act untuk Lindungi Bitcoin Self-Custody dari Klaim "Barang Terlantar"

Kongres Amerika Serikat menambahkan klausul baru yang dinilai mendesak ke dalam rancangan CLARITY Act, menyusul munculnya gugatan yang mencoba memanfaatkan celah hukum "barang hilang/terlantar" untuk mengambil alih Bitcoin yang tersimpan di dompet self-custody dan sudah lama tidak aktif. Kasus pemicunya datang dari seseorang bernama Noah Doe yang berupaya mengklaim sekitar 3,8 juta BTC yang tidak pernah dipindahkan—diperkirakan bernilai sekitar US$200 miliar, setara kira-kira 18% dari total suplai Bitcoin. Argumennya bertumpu pada ketentuan "police lost and found" di Negara Bagian New York: karena dompet-dompet tersebut dormant selama bertahun-tahun tanpa ada pihak yang tampil sebagai pemilik, asetnya dianggap tidak bertuan dan bisa diklaim. Dalam versi terbaru CLARITY Bill tertanggal 22 Juli, Pasal 20216 menegaskan bahwa aset digital self-custody tidak boleh dianggap sebagai properti yang ditelantarkan, tidak diklaim, atau masuk skema escheat (dialihkan ke negara), dan hak kepemilikan atau "hak penemu" tidak dapat dipindahkan ke pihak lain semata-mata karena dompet tidak aktif dalam waktu lama atau pemiliknya tampak tidak lagi menunjukkan minat. Intinya: selama seseorang memegang private key, dompet yang tidak aktif bukan berarti kepemilikannya ditinggalkan. Klausul ini juga menegaskan prioritas hukum federal atas aturan negara bagian dan lokal yang selama ini dapat memperlakukan "dompet tidak aktif bertahun-tahun" sebagai alasan memindahkan kepemilikan. Draf Senat 8 Mei dan 20 Mei sebelumnya hanya menekankan hak untuk memiliki dompet self-custody; perluasan pada 22 Juli memasukkan aspek hukum properti, yakni apakah koin di dompet yang lama tidak aktif tetap milik pemegang private key. CLARITY Act mendefinisikan aset digital self-custody sebagai aset di mana pemilik memiliki kontrol eksklusif atas private key tanpa bergantung pada kustodian, bursa, atau perantara. Definisi ini menjadi garis batas utama: perlindungan federal berlaku untuk koin yang dikendalikan langsung lewat private key, sementara aset yang disimpan di bursa, broker, atau kustodian tetap berada di bawah rezim unclaimed property. Rancangan tersebut secara eksplisit mempertahankan aturan dormansi, pelaporan, dan penyerahan aset untuk kategori kustodian. Dengan kata lain, dompet yang private key-nya dipegang sendiri dan saldo Bitcoin dengan nilai dolar yang setara tetapi disimpan di akun bursa diperlakukan berbeda. Untuk akun bursa, pihak kustodian yang memegang private key, sehingga aturan dormansi dan mekanisme unclaimed property tetap berjalan seperti biasa. Alasan Pasal 20216 dinilai krusial terlihat dari contoh hukum New York. Bagian 7B dalam Personal Property Law mengatur barang hilang yang diserahkan kepada polisi. Pasal 257 memungkinkan kepemilikan beralih kepada penemu dengan syarat tertentu, termasuk untuk barang bernilai di bawah US$10 setelah upaya pencarian pemilik selama satu tahun gagal. Noah Doe dan dua perusahaan memakai kerangka ini untuk mengklaim 39.069 alamat Bitcoin dormant yang menampung sekitar 3,799 juta BTC (mendekati 18% suplai Bitcoin). Mereka menyodorkan dokumentasi seperti kampanye notifikasi OP_RETURN, siaran pers, dan periode pengajuan klaim sebagai bukti bahwa koin tersebut tergolong properti tidak diklaim. Teori ini sangat bergantung pada "keheningan" dompet: aset tidak tersentuh bertahun-tahun dan tidak ada pemilik yang datang menolak atau menuntut. Pasal 20216 menargetkan mekanisme tersebut secara langsung—penggugat tidak lagi dapat menjadikan ketidakaktifan berkepanjangan atau minimnya komunikasi sebagai dasar klaim kepemilikan berdasarkan hukum unclaimed property negara bagian. Meski begitu, para penggugat juga menyebutkan bukti lain seperti laporan polisi, pemberitahuan OP_RETURN, serta upaya menghubungi calon pemilik. Bukti tambahan ini dapat dipakai untuk berargumen bahwa klaim mereka tidak didasarkan semata-mata pada "keheningan". Karena itu, sekalipun CLARITY disahkan, klausul baru ini menutup celah paling sederhana yang sedang diuji, tetapi tidak otomatis mengakhiri litigasi—pengadilan tetap harus menilai apakah bukti tambahan tersebut mengubah analisis. Ke depan, ada dua skenario. Skenario terbaik: negosiasi di Senat mempertahankan Pasal 20216 secara utuh dengan bahasa prioritasnya, dan pengadilan menafsirkan frasa "semata-mata karena ketidakaktifan" secara cukup ketat sehingga benar-benar melindungi self-custody. Dalam kondisi ini, teori berbasis dormansi seperti yang diajukan Noah Doe akan jauh lebih sulit dibangun karena penggugat perlu bukti di luar sekadar bertahun-tahun tanpa aktivitas. Skenario terburuk: Senat menghapus atau melunakkan Pasal 20216 sebelum pemungutan suara final, sehingga pengadilan diberi ruang menilai ketidakaktifan bersama faktor-faktor lain saat memutus klaim. Aturan negara bagian atas dompet dormant bisa kembali berpeluang, dan klaim serupa dapat disusun dengan kombinasi dormansi berkepanjangan serta kampanye notifikasi. Hak untuk menyimpan private key sendiri tetap terlindungi sebagai aktivitas, tetapi status kepemilikan atas dompet yang tidak aktif selama bertahun-tahun bisa kembali bergantung pada penilaian kasus per kasus. Pasal 20216 setidaknya menghapus argumen paling sederhana terhadap alamat Bitcoin yang "diam": bahwa ketidakaktifan selama bertahun-tahun saja sudah cukup membuktikan penelantaran. Efektivitas perlindungan pada akhirnya ditentukan oleh hasil negosiasi Senat dan bagaimana hakim menilai apa yang dapat dibuktikan oleh "keheningan" dompet.