Demokrat Senior Senat Minta Rapat Dengar Pendapat Kripto soal Penghasilan Trump US$1,2 Miliar dan Keterkaitan dengan UEA

Sejumlah senator Demokrat senior mendesak digelarnya rapat dengar pendapat setelah laporan keterbukaan keuangan Presiden Donald Trump menunjukkan pendapatan lebih dari US$1,2 miliar dari kripto sepanjang tahun lalu. Temuan itu memunculkan kembali pertanyaan soal potensi konflik kepentingan, pengaruh asing, serta dorongan pemerintahan untuk membentuk ulang kebijakan kripto AS. Lima senator Demokrat—Elizabeth Warren (Banking), Richard Blumenthal (Investigations), Gary Peters (Homeland Security), Dick Durbin (Judiciary), dan Ron Wyden (Finance)—mengirim surat yang meminta komite masing-masing menggelar hearing untuk menelaah kepemilikan aset kripto Trump dan hubungan bisnisnya. Dalam pernyataannya, para senator menilai pengungkapan tersebut "meningkatkan kekhawatiran" bahwa presiden mendorong Kongres meloloskan regulasi yang ramah kripto sambil meraup keuntungan pribadi dari industri, seraya menyoroti langkah-langkah administrasi yang dinilai dapat melemahkan pengawasan dan penegakan terhadap perusahaan kripto. Rincian utama dari dokumen pengungkapan itu mencakup: Trump melaporkan pendapatan terkait kripto lebih dari US$1,2 miliar tahun lalu. Sekitar US$635 juta berasal dari meme coin bermerek Trump, dan sekitar US$588 juta dari penjualan token yang terkait dengan World Liberty Financial, perusahaan kripto yang berhubungan dengan keluarga. Dokumen tersebut juga menunjukkan Trump memiliki Bitcoin dan Ethereum senilai puluhan juta dolar. World Liberty Financial tercatat menjual 49% sahamnya tahun lalu kepada bangsawan UEA yang tidak disebutkan namanya. Detail kepemilikan ini disorot para senator sebagai potensi celah pengaruh asing. Para legislator juga menargetkan serangkaian kebijakan terbaru yang menurut mereka melemahkan penegakan, termasuk pembubaran National Cryptocurrency Enforcement Team di Departemen Kehakiman, serta upaya administratif untuk mengecualikan aktivitas kripto dan penyedia layanan tertentu dari regulasi keuangan yang berlaku. Desakan hearing muncul di tengah tarik-menarik politik terkait Clarity Act, rancangan undang-undang besar yang akan melegalkan secara formal sebagian besar aktivitas kripto di Amerika Serikat. RUU ini lolos dari Senat Komite Perbankan pada Mei setelah dua senator Demokrat menyimpang dari garis partai untuk meloloskannya. Keduanya menegaskan masih diperlukan kesepakatan soal ketentuan etika—terutama klausul yang membatasi kemampuan presiden untuk menerbitkan atau mendukung aset digital saat masih menjabat—sebelum memberikan suara di sidang pleno Senat. Pendukung Clarity Act menyebut RUU tersebut perlu disahkan Kongres paling lambat Agustus agar bisa menjadi undang-undang tahun ini, mengingat pemilu November. Karena itu, jadwal hearing berpotensi menjadi faktor penting bagi prospek RUU tersebut. Langkah para senator ini menandai meningkatnya pengawasan dari pimpinan komite Demokrat dan membuka peluang pengetatan oversight yang dapat mempersulit—atau mengubah arah—perdebatan tentang posisi kripto dalam kerangka hukum AS.