Revisi CLARITY Act Usulkan Aturan Etika untuk Pejabat Publik dan Penerbitan Token Kripto

Draf revisi CLARITY Act memperkenalkan aturan etika baru yang melarang Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat publik senior lain—termasuk pasangan mereka—menerbitkan atau menjadi sponsor aset digital dengan imbalan kompensasi selama masa jabatan. Usulan ini muncul dalam penyusunan ulang rancangan undang-undang yang lebih luas, yang sekaligus memperluas pengawasan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) atas pasar komoditas digital. Dalam draf terbaru, kerangka etika berlaku bagi "pejabat atau pegawai publik" dan pasangan mereka. Alih-alih membuat definisi baru, rancangan ini mengadopsi definisi etika federal yang sudah ada, yang mencakup Presiden dan Wakil Presiden bersama pejabat pemerintah senior lainnya. Individu yang tercakup dilarang "menerbitkan" atau "mensponsori" aset digital sebagai imbalan kompensasi selama menjabat. Rancangan tersebut mendefinisikan "menerbitkan" mencakup tindakan membuat, mencetak (minting), meluncurkan, atau mengendalikan penjualan atau distribusi awal aset digital. Sementara itu, "sponsor" didefinisikan luas, meliputi perjanjian untuk mendanai, mengorganisasi, atau mendukung secara publik sebuah token. Termasuk pula mengizinkan penggunaan nama, citra, kemiripan, atau jabatan resmi seseorang terkait penciptaan maupun promosi token. Jika suatu aset digital dinilai diterbitkan atau disponsori dengan melanggar ketentuan tersebut, aset itu tidak dapat dicatatkan untuk diperdagangkan pada perantara aset digital berdasarkan usulan ini. Pembatasan hanya berlaku selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat, dan juga mencakup pasangan pejabat sepanjang periode tersebut. Draf revisi ini tidak menyebut Presiden Donald Trump maupun proyek kripto tertentu, tetapi waktunya diperkirakan memicu sorotan. Dalam setahun terakhir, Trump dan keluarganya memperluas keterlibatan di aset digital melalui berbagai usaha, termasuk memecoin TRUMP dan bisnis terkait kripto lainnya. Aktivitas itu menuai kritik dari pakar etika dan sejumlah anggota parlemen, yang mempertanyakan apakah pejabat terpilih semestinya meraup keuntungan dari proyek aset digital saat masih menjabat. Rancangan ini tidak melarang kepemilikan mata uang kripto secara menyeluruh. Ketentuan secara eksplisit tetap mengizinkan individu yang tercakup menyimpan aset digital sebagai investasi, dengan tetap tunduk pada kewajiban pengungkapan dan aturan benturan kepentingan yang berlaku. Aturan etika tersebut juga bersifat sementara. Pembatasan dijadwalkan berakhir (sunset) pada pukul 12.00 siang, 20 Januari 2029, kecuali Kongres memperpanjangnya. Di luar aspek etika, versi CLARITY Act yang diperluas menambahkan kerangka baru untuk perantara komoditas digital yang diregulasi CFTC, termasuk bursa, broker, dealer, dan kustodian. Draf ini juga menetapkan yurisdiksi federal atas peserta terdaftar di pasar komoditas digital, sembari mempertahankan kewenangan penegakan negara bagian atas penipuan dan hukum negara bagian yang berlaku umum. Rancangan tersebut turut menambahkan ketentuan yang memungkinkan pengadilan memerintahkan penyitaan, pembekuan, pembakaran, dan penerbitan ulang stablecoin pembayaran dalam kondisi tertentu. Selain itu, dimasukkan langkah penegakan hukum tambahan dan amandemen teknis yang terkait dengan GENIUS Act. Ringkasnya, CLARITY Act versi terbaru akan melarang pejabat publik dan pasangan mereka menerbitkan atau mensponsori aset digital untuk kompensasi selama menjabat, sekaligus memperluas kewenangan CFTC atas pasar komoditas digital serta menambahkan ketentuan baru terkait stablecoin, penegakan, dan struktur pasar.