Senat AS Setujui CLARITY Act untuk Perjelas Regulasi Aset Digital

Perdebatan soal lembaga mana yang berwenang mengatur kripto telah membayangi Washington hampir satu dekade. Komite Perbankan Senat kini mengambil langkah paling tegas untuk mengakhiri tarik-menarik tersebut. Pada 14 Mei 2026, komite menyetujui Digital Asset Market Clarity Act, dikenal sebagai CLARITY Act, dengan suara 15-9. Dukungan datang dari seluruh anggota Partai Republik di komite serta dua anggota Demokrat, sebuah momen bipartisan yang jarang terjadi di iklim politik saat ini. Pasar merespons cepat. Bitcoin sempat menembus US$82.000 usai pemungutan suara, naik sekitar 2,5% secara intrahari, lalu bergerak stabil di kisaran US$81.500. Inti CLARITY Act Rancangan ini membagi kewenangan pengawasan berdasarkan batas antara komoditas dan sekuritas. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) akan memegang otoritas atas aset digital yang diklasifikasikan sebagai komoditas. Securities and Exchange Commission (SEC) tetap mengawasi aset yang memenuhi definisi sekuritas. Sejumlah amandemen yang dibahas selama proses di Senat mencakup pembatasan kepemilikan aset digital bagi pejabat publik serta pengetatan ketentuan pengawasan untuk aktivitas decentralized finance (DeFi) yang terkait kepatuhan terhadap sanksi. Agenda lanjutan masih menyisakan ganjalan Dua isu kebijakan besar belum tuntas dan berpotensi mempersulit pembahasan di sidang paripurna. Regulasi stablecoin berjalan di jalur legislasi terpisah dan belum terintegrasi rapi ke dalam kerangka CLARITY Act. Kebijakan DeFi—terutama soal bagaimana protokol terdesentralisasi mematuhi regulasi keuangan yang berlaku—masih menjadi titik sengketa yang dapat memperlambat atau mengubah substansi RUU sebelum dibawa ke lantai Senat. Dari sisi pajak, House Ways and Means Committee menggelar dengar pendapat pada 9 Juni 2026 untuk membahas sejumlah RUU pajak aset digital. Salah satu yang menonjol adalah Tax Clarity for Mining and Staking Act, yang ditujukan untuk menyederhanakan cara penambang dan validator melaporkan pendapatan. Implikasi bagi investor dan pasar Kepastian regulasi selama ini menjadi alasan yang paling sering disebut mengapa dana institusional menahan diri atau masuk ke aset digital secara bertahap. Pembagian yurisdiksi CFTC-SEC yang lebih tegas mengurangi salah satu hambatan struktural terbesar yang kerap dijadikan dasar oleh manajer investasi untuk membatasi alokasi. Amandemen yang memperluas kewajiban kepatuhan DeFi berisiko menekan token protokol terdesentralisasi lebih besar dibanding aset yang terkait bursa terpusat. Sementara itu, molornya kepastian aturan stablecoin dapat menambah ketidakpastian yang merembet ke pasar lebih luas. CLARITY Act juga masih harus lolos dari pemungutan suara di Senat secara penuh, melewati proses konferensi dengan DPR, dan kemudian ditandatangani agar menjadi undang-undang.