RUU Perumahan AS yang Larang CBDC The Fed hingga 2031 Segera Berlaku Otomatis
Ringkasan Pasar AI
Rancangan undang-undang perumahan AS yang memuat ketentuan untuk melarang Federal Reserve menerbitkan CBDC AS hingga 2031 ditetapkan akan otomatis menjadi undang-undang, memperpanjang sikap anti-CBDC pemerintahan. Meski tidak secara langsung pro-kripto, langkah ini mengurangi ketidakpastian kebijakan CBDC dalam jangka pendek dan menjaga regulasi aset digital tetap menjadi fokus di tengah perdebatan paralel seperti CLARITY Act. Dampak pasar jangka pendek kemungkinan terkonsentrasi pada sentimen terkait risiko regulasi AS.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
BTC/USDT+0.72%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
● Netral
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Presiden Trump menahan tanda tangan atas 21st Century ROAD to Housing Act, tetapi tidak berupaya menggagalkannya. Lewat unggahan di Truth Social, Trump mengatakan ia menunda pengesahan sampai Senat memajukan Save America Act, RUU pemilu yang berulang kali ia dorong dan sebut "sangat dibutuhkan".
Kongres mengirimkan RUU perumahan tersebut ke Gedung Putih bulan lalu. Meski Trump belum meneken, ia juga tidak mengeluarkan veto resmi. Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi presiden tidak berniat memveto rancangan itu, sehingga RUU akan otomatis menjadi undang-undang setelah masa peninjauan konstitusional berakhir.
Pelaku industri kripto menyoroti satu ketentuan utama: RUU ini memuat klausul yang melarang Federal Reserve menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC) AS hingga 2031. Ketentuan itu mengukuhkan sekaligus memperpanjang sikap pemerintahan sebelumnya, setelah Trump menerbitkan perintah eksekutif yang mengarahkan lembaga federal untuk tidak mengejar CBDC AS. Klausul tersebut menjadi titik panas di industri, seiring perhatian yang kuat terhadap upaya membentuk kebijakan aset digital di Washington.
Keputusan Trump terkait penundaan ini berakar pada tuntutannya agar Kongres meloloskan Save America Act, yang akan mewajibkan identitas berfoto untuk pemungutan suara federal dan mendapat dukungan kuat dari basis pendukungnya. Trump sebelumnya juga sempat menunda penandatanganan RUU perumahan dengan alasan yang sama.
Karena Kongres masih bersidang dan presiden tidak menggunakan hak vetonya, RUU ini akan berlaku otomatis, bukan terhenti lewat "pocket veto" yang hanya dapat memblokir legislasi secara permanen dalam kondisi waktu tertentu.
Langkah ini langsung menuai kritik dari Partai Demokrat. Senator Elizabeth Warren menilai penolakan Trump untuk menandatangani RUU tersebut merusak upaya menekan masalah keterjangkauan perumahan. Warren menekankan rancangan itu tetap akan menjadi undang-undang karena tidak ada veto yang diterbitkan.
Pembatasan CBDC dalam RUU perumahan muncul saat para legislator masih berdebat soal arah kebijakan kripto yang lebih luas. Di Senat, sejumlah proposal seperti CLARITY Act dibahas untuk membentuk kerangka regulasi aset digital. Warren dan sejumlah Demokrat lain juga mendorong digelarnya sidang terkait kepemilikan aset kripto Trump. Rangkaian perkembangan ini membuat isu CBDC dan regulasi kripto tetap menjadi sorotan menjelang berlakunya RUU perumahan.
