Parlemen Inggris Selidiki Pembatasan Bank atas Pembayaran Kripto

Kelompok Parlemen Lintas Partai untuk Kripto dan Aset Digital (All-Party Parliamentary Group/APPG) di Inggris membuka penyelidikan perbankan pada 21 Juli 2026 untuk menelaah hambatan akses rekening dan pembatasan pembayaran kripto yang dirasakan pelaku usaha maupun konsumen. APPG meminta masukan tertulis dari bank, penyedia pembayaran, perusahaan fintech, perusahaan kripto, akademisi, hingga organisasi konsumen. Periode pengajuan dibuka selama enam minggu dan ditutup pada 31 Agustus 2026. Fokus utama penyelidikan mencakup laporan transfer yang diblokir ke platform tertentu, pembatasan nilai atau frekuensi transaksi nasabah, serta penutupan rekening. Legislator ingin mengetahui bagaimana bank menerapkan kontrol tersebut dan apakah kebijakannya masih proporsional terhadap risiko penipuan dan kejahatan keuangan. APPG juga mencatat sebagian bisnis kesulitan membuka atau mempertahankan rekening bank. Sejumlah perusahaan melaporkan hambatan akses ke layanan merchant, sistem pembayaran, asuransi, dan dukungan profesional terkait. Dampak kebijakan ini terhadap konsumen, investasi, persaingan, inovasi, serta operasional bisnis ikut dikaji. Lord Vaizey of Didcot menyebut isu akses perbankan berulang kali disampaikan oleh pelaku industri. Ia memimpin APPG bersama anggota parlemen dari Partai Buruh, Gurinder Singh Josan. APPG meminta contoh kasus yang dapat diverifikasi beserta dokumentasi pendukung, termasuk pandangan mengenai faktor hukum, regulasi, komersial, dan operasional yang memicu pembatasan akses. Parlemen Inggris menjelaskan APPG adalah forum informal lintas partai tanpa status resmi, sehingga tidak dapat mengesahkan undang-undang atau menerbitkan perintah regulasi yang mengikat. Meski begitu, rekomendasi akhir APPG berpotensi memengaruhi kebijakan karena dapat menjadi rujukan kementerian, regulator, maupun komite parlemen dalam kajian lanjutan. APPG akan menilai seluruh masukan sebelum menerbitkan laporan, tetapi belum menetapkan tanggal publikasinya. Penyelidikan ini melanjutkan kerja APPG setelah kajian periode 2022–2023 tentang kebijakan kripto Inggris, yang juga menyoroti akses perbankan sebagai salah satu hambatan bagi bisnis aset digital. Proses kali ini memperluas basis bukti di luar industri kripto, termasuk memberi ruang bagi bank dan penyedia pembayaran untuk menjelaskan kontrol kepatuhan, penilaian risiko nasabah, serta kebijakan transaksi. APPG menilai keseimbangan ini penting karena penutupan rekening menyentuh isu hukum dan komersial yang berbeda, sementara bank tetap memikul tanggung jawab manajemen risiko di bawah aturan anti pencucian uang dan pencegahan penipuan. Pada 2023, Financial Conduct Authority (FCA) meninjau akses dan penutupan rekening pembayaran, dengan perhatian khusus pada masalah yang dilaporkan bisnis kriptoaset dan perusahaan pembayaran. Kajian APPG berjalan di tengah pengetatan kerangka regulasi. Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 resmi berlaku sebagai undang-undang pada Februari, dan HM Treasury menyatakan kerangka tersebut akan efektif pada Oktober 2027. Setelah diterapkan, perusahaan yang menjalankan aktivitas yang tercakup wajib mengantongi otorisasi FCA. Garis waktu ini memperkuat alasan APPG untuk menilai akses perbankan sebelum kewajiban otorisasi dimulai. Perusahaan yang teregulasi tetap memerlukan rekening untuk menerima dana, membayar karyawan, dan menyelesaikan kewajiban kepada pemasok. APPG juga meminta contoh respons internasional terhadap pembatasan perbankan terkait kripto, termasuk yurisdiksi yang berhasil meningkatkan akses sambil mempertahankan pengamanan. Bank dapat berargumen bahwa kontrol transaksi melindungi nasabah dari penipuan dan transfer tanpa izin. Di sisi lain, perusahaan kripto dapat menilai pembatasan yang terlalu luas menyamakan perlakuan terhadap bisnis berizin dan tidak berizin. Temuan yang masuk akan menentukan apakah APPG mendorong panduan regulasi, komunikasi yang lebih kuat, atau perubahan praktik perbankan. Setiap rekomendasi tetap memerlukan tindak lanjut dari pemerintah, regulator, atau institusi keuangan. Penyelidikan perbankan ini juga selaras dengan fokus pemerintah yang lebih luas pada keuangan digital. Otoritas Inggris mengembangkan aturan untuk stablecoin, pembayaran bertokenisasi, dan sekuritas digital. Bank of England dan FCA memaparkan pendekatan bersama terkait stablecoin pada Juni 2026: FCA akan mengawasi stablecoin yang memenuhi kriteria dan diterbitkan di Inggris untuk penggunaan pembayaran ritel, sementara Bank of England ikut mengawasi ketika HM Treasury menetapkan penerbit sebagai bersifat sistemik. Skema ini memisahkan pengawasan pasar harian dari isu stabilitas keuangan. HM Treasury juga mendukung kerangka gabungan untuk layanan pembayaran tradisional dan bertokenisasi, mencakup stablecoin dan deposito bertokenisasi. Arah regulasi ini dapat meningkatkan kebutuhan akan hubungan perbankan formal karena perusahaan berizin akan bergantung pada infrastruktur bank untuk dana nasabah, payroll, pajak, dan biaya operasional. Meski demikian, penyelidikan ini tidak dapat memaksa bank melayani perusahaan tertentu. Dampaknya lebih mungkin terlihat pada cara lembaga keuangan mendokumentasikan dan menerapkan keputusan berbasis risiko. Informasi ini disajikan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum, regulasi, atau keuangan. Penyelidikan parlemen masih berlangsung, dan rekomendasi dapat berubah sebelum pemerintah Inggris atau regulator mengambil langkah lanjutan. Para pemangku kepentingan memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyampaikan bukti. Setelah itu, APPG akan meninjau respons dan menerbitkan rekomendasi tanpa tanggal laporan yang telah dikonfirmasi.