Komite DPR AS Akan Mengkaji RUU Pajak Kripto pada September

Komite Ways and Means DPR AS menggelar dengar pendapat legislasi pada 9 Juni. Ketua komite Jason Smith (R-MO) memimpin penelaahan sedikitnya enam RUU dan sejumlah draf terkait yang bertujuan merombak cara Internal Revenue Service (IRS) memperlakukan aset digital. Ini menjadi keterlibatan substansial pertama komite terhadap kebijakan pajak kripto dalam beberapa tahun. Draf legislasi yang dirilis 4 Juni menargetkan sejumlah persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan pemegang kripto dan pelaku industri. Dua RUU menonjol. H.R. 9178 ditujukan untuk mengurangi beban administrasi bagi pemilik aset digital yang melakukan transaksi bernilai kecil. Dalam ketentuan saat ini, membeli barang menggunakan Bitcoin secara teknis memicu peristiwa kena pajak dan wajib melaporkan keuntungan atau kerugian modal. RUU ini berupaya memberi pengecualian untuk penggunaan sehari-hari semacam itu. H.R. 9175 membahas opsi penangguhan pajak atas imbal hasil (rewards) dari mining dan staking. Saat ini, ketika validator menerima staking rewards atau penambang memperoleh token yang baru diterbitkan, IRS menganggapnya sebagai penghasilan kena pajak pada saat diterima. RUU tersebut mengusulkan agar penerima dapat menunda kewajiban pajaknya. Di luar dua langkah itu, paket yang lebih luas menekankan kesetaraan dengan aturan di keuangan tradisional. Kerangka yang diusung komite: aset digital tidak semestinya dikenai pajak lebih berat dibanding instrumen yang setara di pasar keuangan konvensional hanya karena berbasis blockchain. Dari sisi politik, Smith menempatkan agenda ini dalam narasi daya saing, dengan menilai AS membutuhkan "rules of the road" yang jelas untuk aset digital agar tetap memimpin. Anggota DPR Max Miller dan Steven Horsford, masing-masing dari Partai Republik dan Demokrat, disebut memberikan pekerjaan dasar pada awal 2026 yang kemudian menjadi masukan bagi paket legislasi saat ini. Hingga akhir Juni 2026, kelompok industri mendukung agar ketentuan-ketentuan kunci terkait mining dan staking dapat maju tanpa perubahan. Bagi investor ritel dan pengguna kripto sehari-hari, pengecualian untuk transaksi kecil berpotensi menghilangkan salah satu friksi terbesar dalam adopsi aset digital, karena setiap transaksi saat ini menimbulkan kewajiban pelaporan pajak. Bagi penambang dan staker, ketentuan penangguhan menargetkan masalah struktural. Jaringan proof-of-stake seperti Ethereum menghasilkan staking rewards, dan perlakuan pajak saat ini dapat membuat peserta menanggung pajak lebih besar daripada nilai reward yang pada akhirnya mereka peroleh. Mekanisme penangguhan akan membuat perlakuan staking kripto lebih sejalan dengan aset penghasil pendapatan lain di keuangan tradisional.